Advertising

Sabtu, 10 Januari 2009

KORPRI ERA BARU

KORPRI Era Baru

Siapapun tahu, bahwa yang namanya KORPRI pada era lalu pernah menjadi mesin suara partai politik yang berkuasa pada masa orde baru. Setelah reformasi bergulir KORPRI memberanikan diri untuk tampil beda dengan memberanikan diri keluar dari lingkaran kekuasaan dan melalui musyawarah nasional yang digelar di awal reformasi KORPRI memproklamirkan diri sebagai organisasi non partisan pada aliran agama-suku-maupun parpol tertentu alias tidak lagi sekedar menjadi mesin politik suara penguasa.
Ketika penulis belum menjadi seorang PNS dan masih menjadi karyawan di salah satu perusahaan swasta dinaungi oleh SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Ketika itu SPSI benar-benar melindungi, menaungi dan membantu berbagai kesulitan yang dialami oleh karyawan. Mulai dari kesejahteraan, kenaikan pangkat, promosi, besaran gaji dan tunjangan, bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Intinya SPSI memiliki peran sangat dominan dalam mendukung kuantitas dan kualitas kesejahteraan para para anggota. Penulis sedikit bertanya-tanya ketika memasuki dunia PNS dan sempat membayangkan bahwa peran KORPRI adalah seperti SPSI yang sangat peduli pada para anggotanya. Ibaratnya KORPRI adalah ”SPSI”nya PNS, ternyata yang ada tidak seperti yang penulis bayangkan.

Kamis, 20 November 2008

MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI

Mewirausahakan Birokrasi

Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa bertujuan untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi diharapkan menjadi jalan bagi penyelesaian permasalahan bangsa yang dihadapi dan menjadi harapan bagi masyarakat sebagai momentum untuk menemukan cara baru dalam mendesain jalannya roda pemerintahan, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Gerakan ini menuntut perubahan struktur, kultur dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan terutama pada birokrasinya yang sedikit banyak juga mempunyai kontribusi pada saat terjadinya krisis multidimensional.

Pemerintahan reformasi yang ada selama ini dinilai masih kurang responsif dan tidak peka terhadap tuntutan perubahan, aspirasi dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemerintahah masih belum mampu mengantarkan bangsa keluar dari himpitin krisis serta belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan yang berarti. Perebutan kekuasaan antar elit politik lebih mewarnai jalannya reformasi daripada tindakan nyata kearah perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap integritas pemerintahan sering dipertanyakan dengan banyaknya bentuk luapan ekspresi ketidakpuasan rakyat seperti main hakim sendiri, demonstrasi, protes, kecaman, caci maki terhadap birokasi publik dan sebagainya. Pemerintah dengan birokrasinya yang diharapkan menjadi jalan pemecahan masalah tetapi malah menjadi sumber masalah dari permasalahan yang dihadapi bangsa.

Senin, 06 Oktober 2008

BELAJAR DARI GORONTALO

Belajar Dari Gorontalo

Beberapa waktu lalu penulis bersama-sama para Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk mengunjungi Provinsi Gorontalo. Selama ini Provinsi Gorontalo dinilai berhasil melaksanakan otonomi daerah dan layak menjadi referensi bagi pemerintah daerah yang lain. Tulisan ini banyak diilhami oleh kesempatan berkunjung ke Provinsi Gorontalo tersebut.

Salah satu diantaranya adalah pertemuan singkat dengan Fadel Muhammad ketika sempat menemui kami di loby Quality Hotel di Gorontalo sela-sela kesibukannya yang cukup luar biasa. Budaya Gorontalo yang menghargai orang ternyata tercermin pada sosok Fadel yang begitu bersahaja, dengan mudah menemui, menyapa dan menengok orang-orang yang memerlukannya dengan akrab. Dan ternyata hal ini menginspirasi para pembantu Gubernur mulai dari Sekretaris, Asisten, Kepala Biro dan lain-lainnya untuk melakukan hal yang sama. Secara tidak sadar rupanya Fadel telah melakukan mindsetting para birokrat di Gorontalo untuk menuju keberhasilan pemerintahan daerah.