Advertising

Jumat, 16 Januari 2009

PELAYANAN SEBAGAI ORIENTASI PNS

Pelayanan Sebagai Orientasi PNS

Birokrasi mengandung pengertian adanya pengaturan agar sumber daya yang ada dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Birokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Weber merupakan sistem dalam, organisasi. Sebagai sebuah sistim dalam organisasi birokrasi haruslah diatur secara rasional, impresonal (kedinasan), bebas prasangka dan tidak memihak. Dengan pengaturan tersebut diharapkan organisasi akan dapat memanfaatkan sumber daya manusia aparatur secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks seperti yang diuraikan di atas birokrasi sebenarnya bermakna positif. Birokrasi tidak seperti yang dikenal umum seperti saat ini. Birokrasi terlalu sering dimaknai negatif dengan proses yang berbelit-belit, panjang, penuh ketidakpastian, penuh formalitas, feodal dan high cost economy, penghambat investasi dal lain sebagainya.

Birokrasi Indonesa dapat diibaratkan dengan sebuah bangunan yang mempunyai enam pilar utama. Pilar-pilar tersebut adalah individu aparatur, kepemimpinan, struktur dan institusi, sistem dan prosedur, budaya masyarakat dan kesejahteraan. Namun demikian apabila dicermati satu persatu ternyata pilar-pilar tersebut sangat rapuh. Pilar-pilar tersebut tidak cukup kokoh dan tidak akan mampu menopang bagi terciptanya birokrasi yang profesional. Individu aparatur mempunyai beberapa kelemahan mendasar yaitu kurangnya kompetensi, lemahnya internalisasi nilai-nilai dan etos kerja, bekerja lebih banyak berdasarkan perintah daripada inisiatif dan inovasi. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.Sistem dan prosedur birokrasi mempunyai kelemahan yang mendasar yaitu kurangnya sistim pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penilaian aparatur yang terukur, sistim karir yang tidak pasti, prosedur mutasi dan promosi yang tidak transparan. Dari aspek struktur dan institusi terdapat kelemahan yang mendasar yaitu struktur yang besar dan kewenangan yang tidak fokus.

Sabtu, 10 Januari 2009

KORPRI ERA BARU

KORPRI Era Baru

Siapapun tahu, bahwa yang namanya KORPRI pada era lalu pernah menjadi mesin suara partai politik yang berkuasa pada masa orde baru. Setelah reformasi bergulir KORPRI memberanikan diri untuk tampil beda dengan memberanikan diri keluar dari lingkaran kekuasaan dan melalui musyawarah nasional yang digelar di awal reformasi KORPRI memproklamirkan diri sebagai organisasi non partisan pada aliran agama-suku-maupun parpol tertentu alias tidak lagi sekedar menjadi mesin politik suara penguasa.
Ketika penulis belum menjadi seorang PNS dan masih menjadi karyawan di salah satu perusahaan swasta dinaungi oleh SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Ketika itu SPSI benar-benar melindungi, menaungi dan membantu berbagai kesulitan yang dialami oleh karyawan. Mulai dari kesejahteraan, kenaikan pangkat, promosi, besaran gaji dan tunjangan, bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Intinya SPSI memiliki peran sangat dominan dalam mendukung kuantitas dan kualitas kesejahteraan para para anggota. Penulis sedikit bertanya-tanya ketika memasuki dunia PNS dan sempat membayangkan bahwa peran KORPRI adalah seperti SPSI yang sangat peduli pada para anggotanya. Ibaratnya KORPRI adalah ”SPSI”nya PNS, ternyata yang ada tidak seperti yang penulis bayangkan.